Tasikmalaya,Cakrawalaonline.com  

Pengadaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2025 menuai sorotan serius. Berdasarkan data e-Katalog 6.0, sedikitnya 11 paket pengadaan dengan nilai akumulatif sekitar Rp 25,4 miliar digelontorkan hanya untuk segmen PAUD, mulai dari Alat Permainan Edukatif (APE) dalam dan luar, meubelair, hingga TIK dan sarana pembelajaran interaktif digital.

Besarnya anggaran dan pola pengadaan yang muncul memunculkan pertanyaan tentang kewajaran perencanaan, efisiensi anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan.

Penelusuran menunjukkan sejumlah paket dengan jenis barang yang substansinya sama dipecah ke dalam beberapa paket berbeda, namun tetap berada dalam tahun anggaran yang sama dan menggunakan metode E-Purchasing.

APE dalam dan luar, misalnya, muncul berulang dalam beberapa paket dengan nilai miliaran rupiah. Demikian pula pengadaan meubel PAUD yang tersebar di lebih dari satu paket. Pola ini menimbulkan dugaan pemecahan paket terselubung, yang secara prinsip bertentangan dengan semangat Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Jika kebutuhannya satu segmen dan satu tahun anggaran, seharusnya pengadaan bisa dikonsolidasikan agar lebih efisien dan transparan,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.

Vendor Berulang, Persaingan Dipertanyakan

Selain pemecahan paket, perhatian juga tertuju pada munculnya penyedia yang sama secara berulang dalam paket-paket PAUD bernilai besar. Beberapa perusahaan tercatat memenangkan lebih dari satu paket dengan total nilai mencapai belasan miliar rupiah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai persaingan usaha yang sehat, serta apakah spesifikasi teknis disusun cukup terbuka atau justru mengarah pada penyedia tertentu.

Pembayaran di Luar Sistem, Titik Rawan Hukum

Sorotan paling serius muncul pada salah satu paket Pengadaan TIK untuk PAUD senilai Rp 3,84 miliar yang berstatus “Payment Outside System”. Status ini dinilai janggal, mengingat mekanisme E-Purchasing dirancang sebagai proses end-to-end digital, termasuk pembayaran.

Pembayaran di luar sistem berpotensi melemahkan jejak audit, membuka ruang ketidaktertiban administrasi, bahkan berisiko pada penyimpangan keuangan. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan dan dasar hukum penggunaan mekanisme tersebut.

Kebutuhan Riil dan Manfaat Dipertanyakan

Jika diasumsikan ratusan PAUD menjadi penerima manfaat, maka nilai pengadaan per satuan PAUD dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tanpa assessment kebutuhan riil per lembaga, belanja seragam semacam ini berisiko tidak tepat sasaran.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah seluruh PAUD benar-benar membutuhkan perangkat digital dan APE dengan spesifikasi seragam, mengingat kondisi sarana, listrik, dan kapasitas pengelolaan yang berbeda-beda.

Mayoritas paket pengadaan tercatat masih berstatus ON PROCESS, meski tahun anggaran telah berjalan. Kondisi ini meningkatkan risiko kejar tayang di akhir tahun, yang kerap berdampak pada penurunan kualitas barang dan lemahnya pengawasan fisik di lapangan.

Dengan besarnya nilai anggaran, pola paket yang terfragmentasi, konsentrasi penyedia, serta adanya pembayaran di luar sistem, pengadaan PAUD Disdikbud Kabupaten Tasikmalaya dinilai layak diaudit secara menyeluruh oleh APIP maupun BPK.

Di tengah sorotan terhadap pengadaan PAUD bernilai puluhan miliar rupiah, Kepala Bidang (Kabid) PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya justru sulit ditemui. Berdasarkan upaya konfirmasi berulang yang dilakukan, Kabid PAUD sering tidak berada di kantor pada jam kerja, sehingga klarifikasi terkait perencanaan, kebutuhan riil, dan pelaksanaan pengadaan tidak kunjung diperoleh.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen transparansi dan akuntabilitas, mengingat Kabid PAUD merupakan pejabat teknis yang paling memahami substansi kebutuhan PAUD serta berperan penting dalam proses perencanaan pengadaan.

Seorang pemerhati kebijakan publik menilai, ketidakhadiran pejabat teknis di tengah polemik anggaran besar bukan persoalan sepele.

“Dalam pengadaan bernilai miliaran rupiah, pejabat terkait justru wajib proaktif memberi penjelasan, bukan sulit diakses. Jika pejabat teknis menghindar, wajar publik bertanya ada apa,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kabid PAUD, baik terkait dasar kebutuhan pengadaan, pemecahan paket, maupun mekanisme pembayaran di luar sistem yang menjadi sorotan.

(A.rahmat)