Abyadi Siregar, sebagai Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, turun langsung ke pelosok desa untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana nasib guru honorer yang digaji tidak layak.

Martua Situmorang, Ketua Yayasan Parade Guru Tapanuli Utara/Pemerhati Pendidikan, bersama wartawan senior Bindu Hutagalung, mendampingi beliau pada tahun 2016 ke sejumlah sekolah di pelosok desa di Tapanuli Utara.

Tahun 2017, pengelolaan SMA/SMK ditarik dari kabupaten/kota menjadi dikelola provinsi. Saat itulah, lebih kurang 9.000 guru honorer di Sumut tidak mendapat gaji selama enam bulan karena gaji mereka tidak ditampung di APBD Provinsi Sumatera Utara.
Tanggal 16 Juni 2017, Yayasan Parade Guru Tapanuli Utara bersama lebih kurang 100 guru honorer melakukan unjuk rasa ke Gedung DPRD Tapanuli Utara untuk menyampaikan tuntutan agar gaji mereka ditampung di APBD Sumatera Utara.

Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara merasa prihatin melihat nasib guru honorer, sehingga melakukan Forum Group Discussion (FGD) di Medan dan mengundang Ketua Yayasan Parade Guru Tapanuli Utara, anggota DPRD Sumut, Kadis Pendidikan Sumut, Ketua PGRI, Ketua Dewan Pendidikan, mewakili kepala sekolah, dan sejumlah guru honorer di tingkat SMA/SMK untuk mendengarkan keluh kesah guru honorer yang selama enam bulan bekerja tanpa mendapat gaji.

Atas kepedulian dan pendekatan beliau kepada Gubernur Sumatera Utara, akhirnya gaji guru honorer ditampung di PAPBD Sumut sebesar Rp40.000 per jam pada masa Tengku Erry menjabat Gubsu, dan setelah Edy Rahmayadi menjadi Gubsu, dinaikkan menjadi Rp90.000 per jam pelajaran.

Jika seorang guru mengajar 30 jam per minggu, maka ia akan mendapat Rp2.700.000 per bulan, ditambah bantuan dari uang komite sekolah. Dulu mereka paling tinggi menerima Rp500.000 per bulan.

Inilah perjuangan Abyadi Siregar semasa beliau menjabat Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. Guru-guru honorer di Sumatera Utara menganggap beliau sebagai “Bapak Guru Honorer”.

Saya selaku pemerhati pendidikan mendukung beliau menjadi anggota Ombudsman RI karena melihat kegigihannya memperjuangkan nasib guru honorer di Sumut.
– Red