Sukabumi,Cakrawalaonline.com

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dr Ribka Tjiptaning P.A.AK, mengeluarkan sikap politik tegas sekaligus konstruktif terkait penonaktifan sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang dinyatakan telah menimbulkan dampak kemanusiaan serius, terutama bagi pasien penyakit kronis.

Berdasarkan laporan lapangan dan sumber pelayanan kesehatan, kebijakan tersebut telah menyebabkan lebih dari 100 pasien gagal ginjal kehilangan akses hemodialisis, dengan perkembangan terbaru menunjukkan jumlah terdampak meningkat hingga sekitar 160 pasien – kondisi yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa.

Dinyatakan pada Jumat (6 Februari 2026), dr Ribka menegaskan: “Dalam negara yang berlandaskan Pancasila, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak boleh ada satu pun warga negara yang kehilangan hak hidupnya hanya karena persoalan validasi data administratif. Negara wajib hadir secara nyata, cepat, dan berpihak kepada rakyat kecil.”

Menurutnya, peristiwa ini bukan sekadar persoalan teknis kepesertaan, melainkan menunjukkan kerentanan struktural dalam tata kelola jaminan kesehatan nasional, antara lain:

1. Pendekatan administrasi yang lebih dominan dibanding pendekatan kemanusiaan dan medis.

2. Minimnya sistem mitigasi risiko bagi pasien penyakit kronis dan katastropik.

3. Lemahnya integrasi data sosial, kependudukan, dan data klinis dalam pengambilan kebijakan.

4. Kurangnya mekanisme perlindungan transisi bagi masyarakat miskin dan rentan.

“Apabila ini tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kesakitan, kematian, serta memperdalam ketimpangan akses layanan kesehatan di Indonesia,” ujarnya.

Penonaktifan kepesertaan PBI juga menimbulkan kerugian serius, seperti:

1. Ancaman kematian dan komplikasi berat pada pasien gagal ginjal akibat terputusnya terapi rutin.

2. Beban biaya pengobatan mandiri hingga jutaan rupiah per tindakan hemodialisis.

3. Tekanan ekonomi dan psikologis pada keluarga pasien.

4. Risiko meningkatnya angka kemiskinan akibat beban biaya kesehatan katastropik.

Berdasarkan ideologi kerakyatan dan keadilan sosial, PDI Perjuangan mengajukan agenda transformasi kebijakan jaminan kesehatan nasional, antara lain:

– Deklarasi Status Darurat Perlindungan Pasien Penyakit Kronis: Segera aktifkan kembali kepesertaan pasien kronis melalui mekanisme aktivasi darurat untuk menjamin kesinambungan terapi penyelamatan jiwa.

– Reformasi Paradigma Jaminan Kesehatan Nasional: Geser sistem JKN dari pendekatan administratif ke berbasis hak kesehatan rakyat, dengan data medis sebagai indikator utama.

– Pembentukan Pusat Komando Krisis Layanan Kesehatan Nasional: Koordinasi lintas kementerian dan BPJS dengan sistem respons cepat maksimal 24 jam.

– Revolusi Integrasi Data Kesehatan dan Sosial Nasional: Bangun sistem digital terpadu yang menghubungkan data kependudukan, kesejahteraan sosial, dan rekam medis nasional.

– Penguatan Proteksi Negara terhadap Penyakit Katastropik: Implementasikan kebijakan afirmatif seperti jaminan layanan berkelanjutan, penguatan anggaran terapi katastropik, dan pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas.

“Sistem jaminan kesehatan nasional adalah manifestasi tanggung jawab negara terhadap rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat harus segera dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh. Negara tidak boleh absen ketika rakyat menghadapi ancaman kematian akibat penyakit. Reformasi jaminan kesehatan nasional harus menjadi gerakan politik kemanusiaan yang memastikan keadilan sosial benar-benar hadir,” tambahnya.

dr Ribka menutup dengan menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan kesehatan nasional agar tetap berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan pasien penyakit kronis, sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian di bidang kesehatan.(Asep s)