Sukabumi,Cakrawalaonline.com

Banyaknya perusahaan yang menghadapi kendala dalam proses perizinan Izin Penggunaan Air Tanah (IPAT), baik untuk izin baru maupun perpanjangan, menyebabkan tingginya penggunaan sumur bor tanpa izin dan berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak air tanah.

Untuk mengatasi hal ini, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi yang diketuai H Iwan Ridwan MPd dari fraksi PKS melakukan terobosan dengan menggelar kunjungan kerja ke berbagai perusahaan yang menggunakan sumur bor dalam aktivitas usahanya.

"Hari ini kami melakukan kunjungan kerja ke perusahaan peternakan di Cikembar, disertai DPM-PTSP, Bapenda, Dinas Peternakan, Satpol PP, serta Camat Cikembar," ujar Iwan.

Ia menambahkan, hasil kunjungan menunjukkan perusahaan sangat kooperatif dan siap memproses perizinan IPAT dengan bantuan dinas terkait. Mereka juga bersedia menunaikan kewajiban pembayaran pajak penggunaan air tanah sesuai peraturan yang berlaku.

"Saya berharap perusahaan di Kabupaten Sukabumi patuh pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini akan membawa kebaikan bagi semua – perusahaan bisa menjalankan usaha dengan kondusif, masyarakat terbantu penyerapan tenaga kerja, dan Pemda mendapatkan berkah dari kelancaran penunaian pajak untuk pembangunan daerah," pungkas Iwan.(Asep s)